7 SEPTEMBER 2014
PUKUL 19.29
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya diberlakukan di negara kaya minyak dan memiliki sistem pemerintahan otoriter. Indonesia tak memiliki kriteria itu, sehingga subsidi BBM tak layak diberlakukan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wijayanto Samirin, Anggota Tim Ekonomi Jokowi-JK, dalam forum diskusi ekonomi politik "Subsidi BBM, Solusi atau Masalah?", Jakarta, Minggu (7/9).
"Dari 200 negara di dunia hanya 18 negara yang memberi subsidi. Negara yang memberi subsidi BBM adalah negara kaya minyak dan dipimpin oleh pemimpin otoriter. Padahal Indonesia tidak kaya minyak dan tidak otoriter."
Menurutnya, penyaluran subsidi BBM di Indonesia tidak tepat sasaran. Subsidi seharusnya diberikan untuk membantu rakyat miskin. "Dulu kita utang buat bayar BBM. Sekarang kita utang buat bayar bunga utang. Ini adalah pola hidup yang salah," ungkapnya.
Untuk itu, Wijayanto menegaskan, sudah seharusnya pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sekitar Rp 1.500-Rp 3.000 per liter. Saat ini, harga komoditas energi primer di Indonesia paling rendah dibandingkan negara lain.
"Jika dikonversi ke mata uang asing, harga BBM subsidi di Indonesia USD 0,6 per liter. Bandingkan India USD 1,33 per liter, Filipina USD 1,29 per liter, dan Turki USD 2,06 per liter."
Jika harga BBM subsidi naik, dia melanjutkan, kualitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan insentif rakyat miskin bakal meningkat dalam jangka menengah. "Efeknya akan meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar