Teka-teki 'Jodoh' Gubernur Ahok

16.26

Jakarta Ucapan Ahok bikin hati Nachrowi Ramli kaget tapi girang. “Yang terhormat mantan ketua Bamus Betawi Pak Haji Nachrowi Ramli yang juga menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta,” kata Basuki Tjahaja Purnama dari atas panggung saat memberikan sambutan di acara Lebaran Betawi di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu 14 September 2014.

Nachrowi pun bergegas berdiri dari tempat duduknya di deretan tamu undangan, melambaikan tangan ke arah Basuki dan para tamu lain. Ia tersenyum lebar dengan dada lebih membusung. Tak ada kata-kata “Haiya... Ahok” yang pernah dilontarkannya dalam debat Pilkada DKI 2012 lalu.

“Kaget, surprise, Pak Ahok kok nyebut-nyebut nama saya. Tapi saya kembalikan ke Allah,” ujar Nachrowi  saat dihubungi Liputan6.com, Minggu malam lalu.

Ia mengaku tak keberatan dengan sebutan ‘cawagub' tersebut. Malah, pria yang akrab dipanggil Bang Nara itu mengatakan bersedia dicalonkan menjadi pendamping Ahok, demi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat DKI. 

“Insya Allah bersedia,” kata politisi Partai Demokrat yang juga pernah dicalonkan jadi cawagub pada Pilkada DKI 2012 berpasangan dengan Fauzi Bowo melawan Jokowi-Ahok.

Nachrowi mengatakan hubungannya dengan Ahok tak hanya baik tapi juga akrab. Selama ini, kata Nara, ia terus mengamati kegiatan Ahok.  Tak lupa ia juga sudah menjalin komunikasi dengan PDIP dan Gerindra. Kapan terakhir dikontak petinggi 2 partai? “Itu rahasia,” jawab dia, lalu terkekeh. 

Nama Nachrowi muncul belakangan sebagai calon pendamping Ahok yang segera dilantik jadi Gubernur DKI saat Jokowi menyeberang ke Istana Negara sebagai Presiden RI. Sosok Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) dikabarkan diajukan oleh sesepuh pencak silat Indonesia sekaligus Wakil Gubernur DKI periode 1984-1988, Eddy M Nalapraya.

Bagaimana tanggapan Ahok? “Teman baik aku sama Nachrowi. Cocoklah. Aku mah sama Pak Nachrowi cocok,” kata dia, Jumat pekan lalu. Tapi tunggu dulu, itu bukan berarti Basuki sudah menjatuhkan pilihannya. “Aku bilang, aku pilih Raisa Andriana,” lanjut dia.

Sebelumnya Ahok menyebut sejumlah nama sebagai calon pendampingnya. Di antaranya Sarwo Handayani atau Yani, Deputi Gubernur DKI Bidang Pembangunan, Silviana Murni atau Silvi, Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Ahok juga menyebut nama mantan Walikota Surabaya Bambang DH dan mantan Walikota Blitar Djarot Saiful. Sayang dua nama terakhir ini, kata Ahok, menolak dicalonkan menjadi wagub DKI.

Merasa belum menemukan calon yang pas dan mau diajak duet memimpin Jakarta, Ahok pun pernah menyebut nama artis Dian Sastro dan penyanyi Raisa. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Ahok Gubernur 'Jomblo'?)

Dalam wawancara langsung dengan Liputan6.com, Selasa 9 September 2014, Ahok secara berkelakar mengatakan memilih artis karena dipastikan mereka tidak akan merecoki dan membuatnya stres.

“Daripada Anda narik orang yang nggak ngerti, mending tarik artis aja sekalian. Saya lagi stres suruh nyanyi, kan lumayan, makanya saya bilang Raisa kan lumayan gitu, disuruh nyanyi,” ujar Ahok sambil tersenyum.

Meski menyebut banyak nama, wewenang untuk menentukan cawagub DKI bukan di tangan Ahok. Melainkan di tangan partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Hubungan PDIP-Gerindra yang solid pada Pilkada DKI Jakarta 2012, akhir-akhir ini memanas. Termasuk soal pendamping Ahok. Kedua partai saling klaim sebagai pihak yang paling berhak mengisi kursi wakil gubernur. PDIP mengatakan merekalah yang berhak mengajukan calon. Bukan Gerindra.

Ketua Fraksi MPR PDIP yang juga anggota Komisi II DPR dan Ketua Departemen Kehormatan PDIP, Yasonna Laoly, saat ditemui di ruang kerjanya Jumat 12 September lalu mengatakan, partainya berhak mengisi kekosongan kursi cawagub karena PDIP memiliki kursi yang lebih besar dibandingkan partai pimpinan Prabowo Subianto.

“Jokowi diusung PDIP dan Ahok diusung Gerindra, maka fatsun politiknya seharusnya jatah PDIP. Yang jadi gubernur kan Gerindra,” kata dia.

Keputusan Ahok yang mundur dari Gerindra bukan soal bagi PDIP. “Terlepas Ahok mundur, itu urusan internal. Kita nggak ada urusan dan nggak mau ikut campur urusan Gerindra. Apalagi kita besar kursinya,” kata Yasonna di Gedung DPR RI, Jakarta. 

Tak mau kalah, Gerindra juga memastikan akan mengajukan nama cawagubnya. “Tapi tidak dalam waktu dekat ini, masih menunggu waktu yang tepat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. 

Menurut Fadli, proses penentuan akhir akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, internal partainya telah mulai membahas nama-nama untuk mengisi kursi DKI 2. Pembahasan pun sudah mengerucut menjadi 2 nama. Tapi Hashim tak mau membocorkannya.

“Calonnya dari kader Gerindra. Tapi tentu kita bicara dulu ke kawan-kawan dari Koalisi Merah Putih. Karena Koalisi Merah Putih sudah terbentuk di pusat maupun di daerah, jadi perlu dibahas agar bisa diterima semua. Calonnya sudah mengerucut jadi 2-3 nama,” tandas Hashim.

Ditanya soal kemungkinan Nachrowi jadi calon Wagub DKI, Hashim menjawab, “Pak Nachrowi Ramli itu kawannya Pak Prabowo, dia angkatan 73 di Akabri. Dia kawan kita. Beliau baik. Saya kira Gerindra belum putuskan, tapi itu bisa jadi salah satu.” 

Sementara itu di internal PDIP, meski tak disebut secara gamblang, namun santer terdengar dua nama yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Ahok. 

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, dua nama tersebut adalah Ketua DPD DKI Jakarta PDIP Boy Sadikin dan mantan walikota Blitar dari PDIP Djarot Saiful Hidayat.

“Yang jelas, Pak Boy punya ketegaran sebagai pemimpin. Perlu pemimpin yang dapat mengambil suatu terobosan dan keberanian,” tutur Hasto. Sedangkan pertimbangan mencalonkan Djarot, karena dia dinilai sukses sebagai walikota Blitar 2 kali.

Nama Boy dan Djarot juga disebut Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga awal September lalu. “Pada dasarnya kami sudah menyiapkan. Kami punya cukup banyak tapi memang ada dua nama yang berkembang Pak Boy Sadikin dan Pak Djarot Saifullah Hidayat, mantan walikota Blitar. Memang ada nama lain, tapi yang di internal kami yang berkembang hanya 2 itu,” kata Eriko.

Bagaimana dengan Nachrowi Ramli? Partai berlambang banteng tak sepakat. “Nachrowi ini kan kader Demokrat,” kata Politisi PDIP Achmad Basarah.

Ia juga menegaskan, PDIP mengajukan 2 nama sebagai calon DKI2: Boy Sadikin dan Djarot Syaiful Hidayat. “Kita optimistis satu di antara nama itu akan jadi Wagub DKI. Lobi-lobi informal sudah dilakukan, dan dengan Pak Ahok kita sudah ada pembicaraan informal. Sedangkan dengan parpol (Gerindra) di DKI (nanti) kita lobi-lobi,” tambah dia. 

Meski sudah punya kandidat, PDIP tetap akan mendengar apa kata hati Ahok. “Tentu saja kita akan mendengarkan Pak Ahok,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Pernyataan serupa diucapkan Ketua DPD DKI Gerindra yang juga anggota DPRD DKI Muhammad Taufik. Kepada Liputan6.com, Taufik mengatakan Gerindra adalah partai terbuka sehingga tak menutup kemungkinan mengajukan nama dari luar partai.  

Dalam berbagai kesempatan, Ahok mengungkapkan kriteria pendamping idealnya. Salah satunya, punya pengalaman di pemerintahan. Dan tentunya, bersih. 

 “Tidak korupsi, jujur, dan taat konstitusi bukan konstituen. Mau blusukan. Ya yang berpengalaman di pemerintahan aja kalau bisa,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.  Syarat lainnya, ujar Ahok, “sederhana dan nggak maruk (serakah).”

Jika tak ada yang sesuai atau mendekati kriteria, Ahok berujar, “Lebih baik saya jomblo…” (Baca juga: [INFOGRAFIS] Ahok Gubernur 'Jomblo'?)

Menurut pengamat politik dari CSIS Philips J Vermonte, cawagub DKI sebaiknya memiliki ikatan kuat dengan Ahok.  “Menurut saya itu leadership style. Perlu cari pasangan yang ada chemistrysehingga pembagian tugas terjadi secara alamiah. Nggak ada pola permanen,” ujar Philips.

Dia mencontohkan Ahok yang berpasangan dengan Jokowi saat ini. “Dari Jokowi-Ahok itu adachemistry, ada yang solidarity maker dan ada yang doer (pelaksana, red.). Jokowi-Ahok itu tim yang baik. Calon ideal adalah yang bisa melakukan hal itu.”

Terkait sifat Ahok yang terlihat keras dan cenderung blak-blakan, Philips mengatakan hal itu tak perlu dijadikan alasan untuk mencari cawagub yang halus. “Bukan keras atau tidak keras. Tapi substansi omongannya itu, betul atau salah. Kalau substansi betul dan terdengar keras, menurut saya nggak apa-apa. Buat saya nggak ada masalah keras, yang penting apa yang dibicarakan.”

Berbeda dengan Philips, peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan Ahok membutuhkan pendamping yang memiliki kemampuan melobi dengan bahasa halus dan diterima semua pihak. 

Alasannya, Ahok adalah figur to the point, bukan figur diplomatis atau figur yang suka gunakan bahasa-bahasa yang baik dalam ruangan. Sehingga perlu orang yang memiliki kemampuan lobi dengan bahasa halus untuk mendamaikan kepentingan politik pemerintahan Ahok nanti. “Ahok butuh orang yang bisa komunikasi baik dengan rakyat.”

Lepas dari siapa yang diinginkan dan siapa yang cocok menjadi pendamping Ahok, sebagai partai pengusung, PDIP dan Gerindra memiliki mekanisme tersendiri untuk menentukan cawagubnya. 

Menurut politisi PDIP yang juga Ketua DPRD DKI sementara Johny Simanjuntak, penentuan nama cawagub merupakan kewenangan pengurus di tingkat pusat. Adapun DPD hanya mengusulkan saja. 

Johny mengungkapkan nama Boy disuarakan ditingkat DPD karena dinilai syarat pengalaman. Tidak hanya di lingkungan DPRD, tapi juga berhasil menjadikan PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif di DKI dan mengantarkan Jokowi sebagai pemenang Pilpres 9 Juli lalu.   

Kendati demikian, kata Hasto, penentuan akhir cawagub DKI ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Usai dipilih Mega, nama cawagub tersebut kemudian diusulkan kepada DPRD DKI.

“Ya, kami kan melalui rapat DPP, dipimpin Ibu Mega. Masing-masing memberikan pertimbangan dan opsi. Baru akhirnya sesuai tradisi demokrasi kita, Ibu Mega yang memutuskan,” ucap Hasto. 

Sementara Boy, yang merupakan putra mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, saat dihubungiLiputan6.com mengatakan, "wagub itu tidak lepas dari DPP. Misalnya baru beredar nama, DPP yang membahas bersama dengan dewan pimpinan." Sementara, mekanisme yang sama berlaku di Gerindra. Keputusan terakhir ada di tangan Prabowo. 

Jadi mana yang lebih kuat, pasangan Ahok pilihan Bu Mega atau Prabowo?