16.28
Jakarta - Presiden terpilih Jokowi menyambut baik keputusan Mensesneg Sudi Silalahi yang membatalkan pengadaan mobil baru keluaran Mercedes Benz bagi para menteri dan pejabat setingkat menteri di kabinet pemerintahannya mendatang.
Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu mengatakan, selama menjalani masa tugasnya sebagai presiden nanti, tidak akan membeli mobil kepresidenan baru. Bila diminta untuk memilih, Jokowi mengaku lebih memilih untuk tetap menggunakan kendaraan kepresidenan bekas SBY.
"Mobil lama masih kan. Ya akan sama, tetap pakai mobil lama, mobil lama juga kan masih bagus," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Jokowi mengaku, sebagai pejabat publik sejak menjadi walikota Solo hingga saat ini tidak suka menggunakan kendaraan dinas baru. Apapun jenis kendaraan dinas yang diberikan, Jokowi mengaku lebih suka menumpang kendaraan dinas lama.
"Yang lama masih bagus. Di sini (DKI) juga nggak pernah pakai mobil baru, tetap pakai yang lama," ucap Jokowi.
Terkait dengan kendaraan dinas kepresidenannya nanti, Jokowi yang saat ini lebih gemar menumpang mobil jenis MPV bermerek Toyota Innova dalam menjalani tugasnya sehari-hari ini, belum menentukan apakah akan menggunakan kendaraan bekas SBY yaitu kendaraan jenis sedan Mercedes Benz atau tetap membawa Toyota Innovanya ke istana.
"Kalau nantilah, setelah 20 Oktober saya baru bicara," tandas Jokowi.
Pemerintahan SBY melakukan lelang pengadaan kendaraan dinas menteri dan pejabat setingkat menteri buatan Mercedes Benz untuk kabinet Jokowi-JK. Namun, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) memutuskan untuk tidak melanjutkan lelang pengadaan Mercy tersebut.
"Kementerian Sekretariat Negara sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara (Sudi Silalahi) memutuskan bahwa pengadaan kendaraan dinas menteri/pejabat setingkat menteri tersebut tidak dilanjutkan," kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Taufik Sukasah di Gedung Utama Sekretariat Negara, di Jakarta, Rabu 10 September malam.
Pemilihan kendaraan dinas bagi para menteri/pejabat setingkat menteri utamanya terkait dengan jenis, harga dan spesifikasinya, jelas dia, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan mendatang. Menurut Taufik, pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri dan para pejabat setingkat menteri untuk pemerintahan mendatang sesungguhnya adalah bagian dari pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan. (
Tidak ada komentar:
Posting Komentar