DUTA MASYRAKAT UMUM: Agustus 2014

Rabu, 06 Agustus 2014

PRABOWO KAMI MERASA MERASA TERSAKITI

Capres Prabowo Subianto menyatakan suara yang hilang dari hingga 100% membuat dirinya tidak terima. Dirinya menilai hal itu hanya terjadi pada negara yang tidak menganut demokrasi.
"Bayangkan, di ratusan TPS kami pasangan yang didukung 7 parpol dapat nol. 100% Dimenangkan ini hanya terjadi di negara totaliter. Di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 99%. Di kita ada yang 100%, ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis, atau komunis. Di negara yang normal tidak mungkin. Kan ada saksi, masa saksinya tidak dihitung," kata Prabowo saat menyampaikan permohonan di Ruang sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Prabowo mengatakan, kejanggalan semacam itu banyak terjadi di beberapa daerah seperti Papua. Padahal, pemilu itu merupakan proses kedaulatan rakyat. Seharusnya proses itu harus benar-benar dikelola dengan baik. DPT merupakan kunci dari penyekenggaraan pemilu.

"Kami sebagai calon yang didukung 7 partai besar, yang dalam pileg mendapatkan 62% suara, merasa sangat tersakiti dengan praktik penyimpangan ketidakjujuran, ketidakadilan yang telah diperlihatkan penyelenggara poemilu," ujar Prabowo.
Untuk membuktikan itu, sebenarnya Prabowo menyatakan ingin menampilkan testimoni dari ribuan saksi yang melihat berbagai kecurangan itu. Bahkan, para saksi menyampaikan hal itu melalui sebuah video.
"Sebetulnya kalau ada waktu kita hadirkan puluhan ribu saksi. Saya minta buat testimoni juga dalam bentuk video. Ada ibu-ibu masih hidup saat ditanya mau pilih siapa, saat pilih Prabowo mereka diminta keluar. Itu di Bendungan Hilir," ungkap Prabowo.

"Nasib bangsa ada di sidang ini. Kita sepakati, kita akan hormati apa pun hasilnya kalau prosesnya jujur, prosesnya benar," tandas Prabowo.

pemerintahan masih berdiskusi proyek rel kereta bandara soetta

"Kereta bandara baru itu besok bicarakan, kami kumpulkan beberapa stakeholder, Kemenkeu, Kemenhub, Kemenko. Supaya kami konsolidasi dulu, karena terkait penjaminan cukup besar, kami konsolidasikan dulu yang terbaik seperti apa," ucap Hanggoro, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Sementara itu, untuk dana dukungan awal atau viability gap fund (VGF) ditetapkan sebanyak 49 persen. Adapun angka tersebut ditetapkan dengan alasan supaya lebih bankable.

"Itu kan baru perhitungan supaya bankable, supaya dia internal of return bagus. Kalau kami ajukan 49 persen angka itu besar, yang kondisikan Kemenkeu itu. 49 persen kami tetap ajukan," ujarnya.

Lebih lanjut dia menerangkan VFG masih dalam opsi, apakah akan ditanggung oleh investor terlebih dahulu atau langsung dari pemerintah.

"Begini pembicaraan ini masih ada opsi, dilelangkan sepenuhnya, investor meminta VGF pemerintah 49 persen pemerintah. Atau 49 persen itu dipegang pemerintah," kata dia.

Dari pertemuan tersebut, diharapkan bantuan dana awal dapat segera diputuskan. Jadi, pembangunan jalur kereta dalam berjalan sesuai rencana. "Mudah-mudahan besok, kalau besok semua clear, mudah-mudahan bisa,"tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, jalur kereta yang ditetapkan Kementerian Perhubungan adalah mulai dari Bandara Halim Perdanakusuma menyusuri rute jalan tol dalam kota MT Haryono ke arah Stasiun Cawang. Lalu dari Stasiun Cawang tersambung ke Stasiun Manggarai.

PRABOWO-HATTA AKAN HADIR SIDANG PERDANA SENGKETA PILPRES DI MK

"Insya Allah Pak Prabowo dan Pak Hatta akan hadir ke MK yang direncanakan jam 09.30 WIB. Banyak juga kader Koalisi Merah Putih dan relawan yang akan mengantar sidang perdana ini di MK. Jadi sudah siaplah," kata Fadli Zon di Rumah Polonia, Minggu (3/8/2014).

Fadli menambahkan, pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 itu juga akan didampingi oleh sejumlah petinggi parpol dan para relawan.

Waketum Gerindra itu menuturkan, pihaknya sudah siap menghadapi sidang MK tersebut. Kekurangan dalam berkas yang dimasukkan dalam gugatan ke MK pun telah diperbaiki. "Untuk sidang perdana di MK, bahan-bahan barang bukti sudah disiapkan," jelasnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta kembali mempersoalkan masalah kecurangan yang merugikan pihaknya. Selama libur Lebaran, tim mereka terus bekerja dan akhirnya menemukan jumlah suara yang dicurangi meningkat 2 kali lipat.

"Kita minta masalah dibuka di 210 ribu TPS yang menyangkut DPT 50 juta. Kita sudah beri ke MK dan minta MK meneliti lagi bahwa pilpres jujur dan adil tanpa kecurangan terlaksana. Ini signifikan dan akan pengaruhi hasil pilpres," kata anggota Timses Prabowo-Hatta, Andre Rosiade di Jakarta, Jumat 1 Agustus lalu.

Awalnya, kubu Prabowo-Hatta mengatakan ada 21 juta suara yang bermasalah dan tersebar di 52 ribu TPS. Andre menjelaskan kenaikan itu ia ketahui dari anggota Tim Pembela Merah Putih, Didik Supriyanto.

"Seluruh kekurangan berkas terus dilengkapi tim advokasi. Tanggal 6 (Agustus) insya Allah sudah rapi. Masyarakat bisa lihat kecurangan secara terang benderang," jelasnya.

Andre juga menjelaskan agar hakim MK bekerja berdasarkan bukti-bukti yang sudah diserahkan ke MK oleh kubu Prabowo-Hatta. Ia juga menyarankan agar 9 hakim MK tidak memutus karena terburu-buru dikejar tenggat waktu 14 hari kerja.

Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 akan digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu 6 Agustus mendatang. Sekretaris Koalisi Merah Putih Fadli Zon mengatakan pasangan Prabowo-Hatta akan hadir dalam sidang itu.

"Insya Allah Pak Prabowo dan Pak Hatta akan hadir ke MK yang direncanakan jam 09.30 WIB. Banyak juga kader Koalisi Merah Putih dan relawan yang akan mengantar sidang perdana ini di MK. Jadi sudah siaplah," kata Fadli Zon di Rumah Polonia, Minggu (3/8/2014).

Fadli menambahkan, pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 itu juga akan didampingi oleh sejumlah petinggi parpol dan para relawan.

Waketum Gerindra itu menuturkan, pihaknya sudah siap menghadapi sidang MK tersebut. Kekurangan dalam berkas yang dimasukkan dalam gugatan ke MK pun telah diperbaiki. "Untuk sidang perdana di MK, bahan-bahan barang bukti sudah disiapkan," jelasnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta kembali mempersoalkan masalah kecurangan yang merugikan pihaknya. Selama libur Lebaran, tim mereka terus bekerja dan akhirnya menemukan jumlah suara yang dicurangi meningkat 2 kali lipat.

"Kita minta masalah dibuka di 210 ribu TPS yang menyangkut DPT 50 juta. Kita sudah beri ke MK dan minta MK meneliti lagi bahwa pilpres jujur dan adil tanpa kecurangan terlaksana. Ini signifikan dan akan pengaruhi hasil pilpres," kata anggota Timses Prabowo-Hatta, Andre Rosiade di Jakarta, Jumat 1 Agustus lalu.

Awalnya, kubu Prabowo-Hatta mengatakan ada 21 juta suara yang bermasalah dan tersebar di 52 ribu TPS. Andre menjelaskan kenaikan itu ia ketahui dari anggota Tim Pembela Merah Putih, Didik Supriyanto.

"Seluruh kekurangan berkas terus dilengkapi tim advokasi. Tanggal 6 (Agustus) insya Allah sudah rapi. Masyarakat bisa lihat kecurangan secara terang benderang," jelasnya.

Andre juga menjelaskan agar hakim MK bekerja berdasarkan bukti-bukti yang sudah diserahkan ke MK oleh kubu Prabowo-Hatta. Ia juga menyarankan agar 9 hakim MK tidak memutus karena terburu-buru dikejar tenggat waktu 14 hari kerja.

"Bukti kita banyak, dan cukup bagi MK untuk putuskan PSU (pemungutan suara ulang)," tandas Andre. (Ans) - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2085878/prabowo-hatta-akan-hadiri-sidang-perdana-sengketa-pilpres-di-mk#sthash.uQ3jp0sn.dpuf

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah

Perekonomian Indonesia menurun pada kuartal kedua tahun ini, ungkap Badan Pusat Statistik
Selama April-Juni ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% atau menurun dibandingkan kuartal pertama di mana pertumbuhan Indonesia mencapai 5.21%.

Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi Leo Putra Rinaldy, berpendapat penurunan terjadi karena investasi yang melambat.
"Klik Setelah pemilu, investasi harus menguat meskipun mungkin menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemilu."
"Kebijakan ekonomi Joko Widodo tidak akan menunjukkan dampaknya terhadap perekonomian tahun ini karena ia baru akan bertugas pada bulan Oktober, tapi setidaknya investasi akan mulai untuk pascapemilu, yang akan berdampak baik bagi perekonomian di sisa tahun ini," tambahnya.
Namun, di lain pihak pengamat pasar modal, Reza Priyambada, menganggap pelemahan tersebut wajar.
"Pemerintah memang memaksa perekonomian kita (Indonesia) untuk melambat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan nilai impor," ungkap Reza.
Dengan berkurangnya impor, Reza berpendapat pemerintah berharap ekspor akan meningkat sehingga perekonomian Indonesia pun akan meningkat ke depannya.
Oleh karena itu, Reza memprediski melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bersifat sementara.

Dell buat teknologi pembaca suasana hati

Dell mengembangkan teknologi untuk membaca suasana hati untuk kantor dan bermain.

Kepala divisi penelitian dan pengembangan Dell mengatakan perusahaan bisa merilis aplikasi membaca suasana hati tersebut paling cepat 2017.

Jai Menon mengatakan kepada BBC bahwa bagian penelitian Dell sedang bekerja membuat perangkat lunak untuk kepala yang membaca aktivitas otak secara akurat dan akan mengidentifikasi keadaan emosional pemakainya.
Dia menambahkan bahwa ia percaya Klik teknologi tersebut memiliki kegunaan baik di kantor maupun di rumah.
Namun beberapa pengamat skeptis tentang proyek tersebut.
"Saya pikir potensi untuk hal-hal ini adalah astronomi, tapi kami sudah diberitahu teknologi ini akan selesai lima tahun lagi selama beberapa dekade," kata Dr Bernie Hogan, seorang ahli interaksi manusia-komputer dari Universitas Oxford.

Jokowi Terima Tamu di Balaikota saat Prabowo-Hatta Hadiri Sidang MK .

Pasangan Prabowo-Hatta hari ini menghadiri sidang perdana gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, kubu lawan, Jokowi-JK tak tampak hadir dalam sidang perdana tersebut.

Saat sidang berjalan, presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tampak sibuk menerima tamu di kantornya di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Jokowi tiba di Balaikota sekitar pukul 08.00 WIB. ‎Dia pun langsung masuk ke dalam kantornya tanpa mau berkomentar.

Beberapa tamu tampak menunggu kedatangan Jokowi di ruang tunggu tamu. Mereka pun secara bergiliran bertemu dengan pria yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta itu di ruangannya.

Hingga pukul 12.00 WIB, tamu Jokowi masih tampak mengantre menunggu giliran untuk masuk ke ruang gubernur atau ruang tamu. Menurut informasi yang diperoleh, Jokowi rencananya akan melakukan blusukan ke rumah susun sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, usai menerima tamu-tamunya siang ini.

Sementara itu, saat sidang perdana MK digelar pagi ini, Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.

Prabowo-Hatta Kompak Irit Bicara Usai Sidang MK

Sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta telah selesai. Usai sidang pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 itu kompak irit bicara.

Sidang perdana ini beragendakan pembacaan permohonan oleh pemohon. Sidang kemudian diisi beberapa nasihat dan perbaikan yang disampaikan seluruh hakim konstitusi.

Usai melakukan sidang, seluruh pihak yang terlibat keluar ruangan sidang pleno. Termasuk, pasangan Prabowo-Hatta.

Keduanya keluar dengan penjagaan ketat kepolisian. Namun, baik Prabowo maupun Hatta tidak mau mengeluarkan komentar apa pun terkait jalannya sidang. Hanya ada 2 kata yang keluar dari mulut Prabowo.

"Bagus, bagus, baik," kata Prabowo sambil menuju tangga gedung MK, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Prabowo dan Hatta langsung menuju lantai bawah dan masuk ke mobil lalu meninggalkan gedung MK. Tak jauh berbeda dengan sang kandidat, pimpinan partai pendukung pun langsung mengeluarkan jurus kaki seribu untuk menghindari wartawan dan pergi meninggalkan gedung mk.

PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI

Rabu pagi, kemacetan kembali mewarnai arus lalu lintas di ruas simpang Cawang, baik di Jalan Tol Dalam Kota maupun Jalan Arteri. - See more at: http://news.liputan6.com/read/2087258/mulai-sekolah-hari-pertama-siswa-dan-guru-halal-bihalal#sthash.8MkH0UYO.dpuf

abu pagi, kemacetan kembali mewarnai arus lalu lintas di ruas simpang Cawang, baik di Jalan Tol Dalam Kota maupun Jalan Arteri. - See more at: http://news.liputan6.com/read/2087258/mulai-sekolah-hari-pertama-siswa-dan-guru-halal-bihalal#sthash.8MkH0UYO.dpuf

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f17ef62dedc3/lt4f187585554b0.jpg

\

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggap pembatasan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Jakarta Pusat kurang tepat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso mengungkapkan pembatasan penjualan solar di Jakarta Pusat akan sangat merugikan angkutan umum.
"Kita lihat apa benar pembatasan solar itu, untuk siapa dibatasi, kalau angkutan umum harusnya tidak dibatasi yang dibatasi ini industri," kata dia di kantor Kemenhub, Rabu (6/8/2014).
Suroyo menambahkan hal yang lebih tepat untuk mengendalikan BBM subsidi terlebih jenis solar dengan meningkatkan pengawasan di beberapa lokasi yang rawan penyelundupan.
"Artinya pengawasan yang harus dilakukan. Saya yakin 46 juta kilo liter itu sampai akhir tahun cukup kalau yang liar-liar itu diawasi, kalau transportasi jalan dipelototi aja mereka tidak berani jual-jual di jalan, tanki angkutan umum hanya berapa sih," tegasnya.
Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran yang membatasi waktu penyaluran BBM bersubsidi jenis solar.
Melalui surat edaran Kepala BPH Migas No. 937/07/KaBPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, mulai tanggal 4 Agustus 2014 BPH Migas menginstruksikan kepada Badan Usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi untuk tidak mendistribusikan BBM jenis solar di wilayah tertentu yang ditengarai rawan penyalahgunaan mulai pukul 18.00 sampai pukul 08.00 wib.
Selain itu, diuraikan Ibrahim, mulai 1 Agustus menghapuskan layanan minyak solar di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian pada 6 agustus dengan koordinasi bersama Pemerintah Daerah, volume minyak solar untuk nelayan bisa ditekan sebesar 20 persen. Sejalan dengan itu, pada 6 Agustus, maka layanan premium di tol juga dihilangkan.

kemacetan kembali mewarnai arus lalu lintas di ruas simpang Cawang, baik di Jalan Tol Dalam Kota maupun Jalan Arteri.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Rabu (6/8/2014), kemacetan terjadi di titik-titik menuju jalan protokol ibukota.
Meski sistem contra flow telah diberlakukan kembali, namun belum bisa mengurai kemacetan di titik pertemuan arus lalu lintas dari Bogor dan Bekasi.
Setelah menikmati libur panjang Lebaran, hari ini para siswa SMPN 289 Cakung, Jakarta Timur kembali ke sekolah. Para siswa dan guru memanfaatkan untuk halal bihalal bermaaf-maafan.
Hari pertama sekolah di SMPN 3 Depok, Jawa Barat, disambut antusias oleh ratusan siswanya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang diantar oleh orangtua sehingga halaman sekolah pun menjadi penuh sesak.
Pada hari ini belum ada kegiatan belajar, hanya silaturahmi antara guru dan para siswa.
- See more at: http://news.liputan6.com/read/2087258/mulai-sekolah-hari-pertama-siswa-dan-guru-halal-bihalal#sthash.8MkH0UYO.dpuf

Instansi Pemda Sumbar, Jambi & Sumsel yang Buka Lowongan CPNS.

Pemerintah akan membuka 65 ribu lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang tersebar di seluruh instansi pusat dan daerah. Rencananya pendaftaran seleksi CPNS mulai 20 Agustus sampai 3 September 2014.
Sedangkan pelaksanaan tes dengan sistem computer assisted test (CAT) akan dilaksanakan mulai tanggal 8 September 2014 sampai selesai. Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pendaftaran CPNS pendaftaran dilakukan secara online atau sistem single entry melalui portal Panselnas.

Dari total lowongan yang tersedia, sekitar 40 ribu dialokasikan untuk mengisi pos-pos kosong di daerah. Sisanya sebanyak 25 ribu orang akan mengisi 71 kementerian/lembaga di pemerintah pusat. Khusus untuk tiga provinsi yaitu Sumatera Barat (Sumbar), Jambi dan Sumatera Selatan (Sumsel), pemerintah akan membuka lowongan di 69 instansi pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab) .

Gugatan yang menjerumuskan Prabowo

Rabu (6/8) ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan hasil pemilu presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (22/8) lalu. Ini adalah langkah terakhir pasangan Prabowo-Hatta untuk membalikkan keadaan. Tentu jika MK menerima gugatannya; jika tidak, ya mau tidak mau harus legowo, ikhlas.

Dari penampilannya di publik dalam dua pekan terakhir, tampak Prabowo mulai reda jiwanya. Sepertinya dia sudah berhasil mengendalikan diri, sehingga benar-benar siap menerima hasil apapun yang diputuskan MK. Dia mungkin sudah menerima semua masukan, dia mungkin juga sudah mengikuti pemberitaan semua media, sehingga mau tidak mau harus kembali jadi manusia rasional, berbesar hati menerima kenyataan.

Yang jadi masalah adalah orang-orang di sekitarnya, para pembisiknya. Masihkah mereka terus meniupkan mimpi-mimpi kosong ke telinga Prabowo, sehingga akan membuat dia terjerumus ke jurang kenistaan semakin dalam? Atau mereka meyakinkan Prabowo untuk bangkit menjadi manusia normal, dengan menyadari sepenuhnya, bahwa dalam kompetisi, kalah menang adalah biasa?

Tanpa bermaksud mendahului keputusan MK, materi gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Prabowo memang tidak meyakinkan. Saking kacaunya gugatan itu, setelah MK mempublikasikan ke dunia maya, materi gugatan itu jadi bahan olok-olok banyak orang. Tidak hanya salah ketik dan salah kopi paste, tapi logika gugatan juga tidak masuk akal. Bahkan setelah berkas gugatan diperbaiki, kondisinya tidak banyak berubah.

Apabila berkas gugatan yang dibaca hakim konstitusi sama dengan yang dipublikasikan lewat situs MK, maka dalam sidang pertama ini, setelah kuasa hukum membacakan gugatan, pasti akan banyak sekali catatan perbaikan hakim konstitusi.

Sesungguhnya, catatan-catatan perbaikan itu biasa saja dalam perkara hasil pemilu (PHPU). Namun jika jumlahnya banyak, maka gugatan itu sesungguhnya tidak jelas. Tentu ini menyangkut reputasi puluhan kuasa hukum yang menyusun gugatan, dan tim kampanye yang membantu memberi masukan bukti dan saksi dari lapangan.

Jika gugatan tidak jelas, lalu apa saja yang mereka kerjakan dalam dua pekan ini? Jika memang bukti dan saksi tidak mencukupi, mengapa mereka paksakan Prabowo-Hatta untuk mengajukan gugatan ke MK? Bukankah gugatan yang buruk ini akan menjauhkan Prabowo-Hatta dari predikat negarawan?

Dalam persidangan tahap pertama, hakim biasanya juga akan menanyakan legal standing penggugat. Dalam hal ini tidak jadi masalah, sejauh Prabowo dan Hatta, masing-masing sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, membubuhkan tanda tangan persetujuan pengajuan gugatan.

Apabila perbaikan sudah dilakukan, hakim konstitusi biasanya akan meneruskan persidangan, tanpa memedulikan perbaikan itu sudah sesuai dengan permintaan hakim atau tidak. Sebab jika perbaikan tidak sesuai permintaan, akhirnya toh akan ketahuan sepanjang persidangan pembuktian.

Sejauh mengikuti pernyataan para kuasa hukum, mereka mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga pasangan Prabowo-Hatta kalah dalam pemilu presiden lalu. Siapa pelaku pelanggaran itu? Sejauh ini kuasa hukum Prabowo-Hatta menuduh penyelenggara. Ini berbeda dalam perkara gugatan pilkada di mana pasangan calon, biasanya incumbent, dituduh sebagai pelaku utama.

Sungguh tidak mudah membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu. Ini sebetulnya dalil gugatan yang dibuka MK ketika dipimpin Mahfud MD, sehingga hakim konstitusi tidak berkutat pada hitung-hitungan suara semata. Makanya ketika Mahfud menyatakan tugasnya sudah selesai sebagai tim pemenangan sehingga tidak terlibat dalam pengajua gugatan sesungguhnya dia sudah tahu betapa sulitnya soal ini.

Pertama, tentang pelanggaran terstruktur, penggugat harus bisa menunjukkan bahwa ada struktur kekuasaan, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan penyelenggara pemilu, yang bekerja secara hirarkis dan teknis untuk memenangkan pasangan calon yang lain. Dalam hal ini kesaksian saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan barang bukti otentik.

Kedua, tentang pelanggaran sistematis, penggugat harus bisa menunjukkan bahwa ada sistem yang bekerja untuk memenangkan pasangan calon lain. Bekerjanya sistem itu ditandai oleh gejala-gejala atau tanda-tanda yang saling berhubungan antara satu titik penyelenggaraan pemilu dengan titik yang lain, sehingga Prabowo-Hatta tidak berkutik untuk mendulang suara lebih banyak. Tentu kuasa hukum harus bisa menunjukkan gejala-gejala atau tanda-tenda tersebut berdasarkan bukti dan saksi.

Ketiga, tentang pelanggaran masif, penggugat harus bisa membuktikan bahwa pelanggaran itu terjadi di mana-mana. Tidak hanya di satu dua TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi, tetapi terjadi di semua, atau setidaknya sebagian besar TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi tersebut. Tentu berat membuktikannya, tapi jika tidak bisa, yang pasti gugatan ditolak hakim.

Apabila kuasa hukum Prabowo-Hatta kesulitan membuktikan adalah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, maka mereka bisa mengedepankan dalil yang lain, yakni terjadi salah hitung oleh penyelenggara KPU. Dalam hitungan tim pemenangan Prabowo-Hatta (tentu berdasarkan C-1 yang mereka miliki), pasangan ini menang, sehingga MK harus mengoreksi hitungan KPU yang memenangkan pasangan calon lain.

Menurut hitungan KPU, Jokowi-JK meraih 70.997.833 (53,15%) suara, sedang Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 (46,85%). Dengan demikian perbedaan suara kedua pasangan itu adalah 8.421.389 (6,30%). Itu artinya, untuk membuktikan dalilnya bahwa mestinya pasangan Prabowo-Hatta yang menang, maka kuasa hukum pasangan ini harus bisa menunjukkan sedikitnya 4.210.694 + 1 atau (3,15% +) suara mestinya masuk dalam hitungan Prabowo-Hatta, yang oleh KPU dimasukkan dalam hitungan Jokowi-Hatta.

Jika bisa membuktikan salah hitung KPU menyangkut sedikitnya sebesar 4.210.694 suara tersebut, maka Prabowo-Hatta bisa dimenangkan MK. Jika tidak bisa dibuktikan sama sekali, atau yang bisa dibuktikan di bawah 4.210.694 suara, maka MK membenarkan keputusan KPU, sehingga Jokowi-Hatta tetap sebagai pemenang pemilu presiden.

Sekali lagi, tanpa bermaksud mendahului putusan MK, materi gugatan kuasa hukum Prabowo-Hatta yang amburadul, sudah menunjukkan bahwa mereka kesulitan untuk membalikkan keadaan. Jangankan mebuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, membuktikan adanya 4.210.694 suara saja mereka tampak akan kesulitan.

Seadainya benar, bahwa mereka membawa bukti C-1 dan formulir-formulir lainnya sampai 10 truk, mungkin mereka bisa menunjukkan tanda-tanda kebenaran klaimnya. Tapi pernyataan kuasa hukum Prabowo-Hatta tersebut hanya abab belaka.

DUTA MASYRAKAT UMUM

SEARCH..